SEMARANG(SUARABARU.ID) - Jaminan produk halal bagi masyarakat menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan dalam mengupayakan hal tersebut, perlu jalinan koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. "Kita koordinasi (dengan BPJPH). Ternyata ada UU yang MUIJawa Barat; MUI Jawa Tengah; MUI Jawa Timur; MUI Sulawesi Selatan; Senin, 1 Agustus 2022. No Result . View All Result MUI dan BPJPH Perkuat Akselerasi Halal 31 Juli 2022 Delegasi Abu Dhabi Forum for Peace, Ini yang Dibicarakan 31 Juli 2022 Next. Prev. Artikel & Berita- MUI Provinsi. Hikmah: Bacaan Alquran Obati Berbagai Penyakit KAB BANDUNG BARAT — Pemda Provinsi Jabar menjadi salah satu pilot project pengukuran Indeks Maturitas, Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (IM-NKK) yang diprakarsai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rangka menilai tingkat kepatuhan penerapan NKK pegawai ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya telah menjalankan proses DaftarLPPOM MUI Provinsi; SNI ISO 17065 : 2012 LPPOM MUI; Sertifikasi Halal . Jawa Barat 01/11/2019) Yilin menambahkan, BPJPH dapat memberikan pelayanan lebih baik, atau paling tidak sama cepatnya dengan pelayanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Jl. Pemuda No.5, Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16162; Call Center Halo Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pergub keluar berbarengan dengan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan StrukturOrganisasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; menyalurkan bantuan senilai 1,95 miliar rupiah ke bagi 54 masjid dan musala terdampak gempa di Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 JawaBarat merupakan daerah dengan jumlah terbanyak. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tiga provinsi mencatat ketidakpuasan tertinggi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Jumlah ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi di Provinsi Banten 39,9 persen, DKI Jakarta 38,9 persen, Jawa Barat 40,4 persen. bQcx. Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-06Ukuran File MB Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan informasi ringkas mengenai hasil pelaksanaan pendataan KSA Padi 2022. Selain itu, ringkasan eksekutif ini juga menyajikan angka sementara luas panen dan produksi padi periode Januari-April 20223 berdasarkan pendataan KSA Padi Januari 2022. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-02Ukuran File MB Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Provinsi Jawa Barat Februari 2023 merupakan publikasi yang berisi indikator hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2023. Terdapat beberapa indikator utama ketenagakerjaan yang disajikan hasil pengukurannya pada booklet ini. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Publikasi Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan data Indeks Harga Konsumen IHK dan inflasi per kelompok pengeluaran gabungan 7 kota di Jawa Barat tahun 2022. Data Inflasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan ulasan singkat untuk memudahkan pengguna data. Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Harga Konsumen SHK yang dilaksanakan secara rutin dengan data dasar hasil Survei Biaya Hidup SBH 2018 atau tahun dasar 2018 2018=100. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2477-3867Tanggal Rilis 2023-05-22Ukuran File MB Publikasi Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2022 merupakan publikasi BPS yang bersumber dari data primer hasil pengumpulan data di 18 Kabupaten di Jawa Barat. Secara bulanan sepanjang dari 2020 sampai 2022 dari perkembangan Indeks Harga Diterima, Indeks Dibayar serta Nilai Tukar Petani NTP tersaji mencakup subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan, selain Inflasi Pedesaan dan Indeks Upah Buruh Tani. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2714-9218Tanggal Rilis 2023-05-09Ukuran File MB Publikasi Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2022 merupakan publikasi yang menyajikan indikator makro ekonomi regional Jawa Barat dan perbandingannya dengan kondisi nasional. Kemudian juga diulas secara ringkas indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto PDRB, Neraca Perdagangan, Inflasi, APBD, Pariwisata dan Ketenagakerjaan. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Home Ekonomi & Makro 10 Provinsi Terpilih Harga Cabai Merah Tertinggi Kamis, 8 Juni 2023 A Font Kecil A Font Sedang A Font Besar Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga cabai merah per kg harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp 70,23 ribu per kg, data per Kamis, 08 Juni 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp. 72,37 ribu per kg. Harga cabai merah harian di pasar modern Kalimantan Utara menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp 100 ribu per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga cabai merah di provinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka per kg. Sementara di pasar modern Gorontalo, harga cabai merah dijual seharga Rp per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. Kemudian di urutan ketiga, harga cabai merah di Papua Barat seharga Rp per kg, Kalimantan Timur Rp per kg, dan Kalimantan Barat Rp per kg. Sementara itu, terdapat delapan provinsi dengan penjualan harga cabai merah di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual cabai merah terendah adalah Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Aceh. Data Terkait Data Stories Terkini Topik Trending Databoks Indonesia Portal data ekonomi dan bisnis. Bagian dari Katadata Indonesia. Solo - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH membuka rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal untuk sejumlah wilayah. Di Jateng, mereka akan membuka kesempatan untuk 800 rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman mulai 15-31 Agustus 2022."Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha self declare," jelas Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dikutip dari detikFinance, Jumat 12/8/2022. Adapun rekrutmen ini digelar di beberapa provinsi, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara."Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini," jelas Aqil."Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPPH yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH," ulas Aqil ini kuota rekrutmen Pendamping PPH di tiap-tiap 242 orangBanten 100 orangDI Yogyakarta 114 orangDKI Jakarta 318 orangJawa Barat orangJawa Tengah 800 orangJawa Timur 239 orangKalimantan Timur 11 orangKepulauan Bangka Belitung 33 orangRiau 17 orangSulawesi Tengah 400 orangSumatra Selatan 205 orangSumatra Utara 100 orang Simak Video "Indonesia Menuju Pusat Perdagangan Produk Halal Dunia 2024" [GambasVideo 20detik] ahr/mbr Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mendorong upaya akselerasi layanan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan salah satunya dengan membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal LPH.Dalam 100 hari kerja pertamanya, ia telah menetapkan calon LPH baru. Sedikit ada 9 calon LPH baru yang telah ditetapkannya."Alhamdulillah, setelah dibentuk tim akreditasi LPH ini segera bergerak. Hasilnya, tim telah menyiapkan 9 calon LPH baru untuk kita tetapkan sebagai LPH," kata Aqil Irham dalam keterangan tertulis, Selasa 18/1/2022. "Pencapaian ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mengakselerasi layanan sertifikasi halal," 9 calon yang akan ditetapkan sebagai LPH baru tersebut akan menambah jumlah LPH. Saat ini sudah ada 3 LPH, yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Ketiganya telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi 9 LPH yang akan segera ditetapkan tersebut di Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung2. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau;3. Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta4. Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta5. Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan6. Universitas Hasanuddin Makassar7. Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat8. Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur9. Universitas Syiah Kuala Banda 9 dari calon LPH baru telah menyampaikan pengajuan kepada BPJPH sebelum dan setelah terbentuknya Tim Akreditasi LPH pada 10 November 2021 lalu. Selain itu 9 calon LPH baru juga telah menjalani verifikasi dokumen dan verifikasi validasi lapangan oleh Tim Akreditasi LPH."Ini tidak terlepas dari gerak cepat Tim Akreditasi LPH yang begitu dibentuk pada 10 November 2021 lalu dan langsung menjalankan tugasnya dengan baik," kata tim akreditasi LPH tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan akreditasi LPH, BPJPH juga membentuk tim akreditasi BPJPHTim Akreditasi LPH terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah Akreditasi terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Dewan Pelaksana terdiri atas ketua dan para anggota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPH, ditetapkan sekretariat."Tim Akreditasi LPH ini melibatkan unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk," tutur tim akreditasi LPH sangat penting untuk memastikan terlaksananya akreditasi LPH yang sesuai dengan amanat regulasi. Tim ini bertugas untuk merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi Irham sebagai Kepala BPJPH juga terus mendorong berdirinya lebih banyak LPH di Indonesia. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sertifikasi halal."Di luar 9 calon LPH tersebut, saat ini juga masih ada sejumlah nama calon LPH yang masih dalam waiting list proses akreditasi." pungkasnya. ncm/ega Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Pembukaan Bimtek Peningkatan dan Penilaian Maturitas Level 3 Kota Bogor Tahun 202312 Mei 2023 162526 / jabar / dibaca 771 kali / Kat Konsultasi, Asistensi dan Bimtek BOGOR 9/5/2023 - Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati, membuka bimbingan teknis peningkatan dan penilaian maturitas level 3 SPIP Kota Bogor Tahun 2023. Peserta yang hadir adalah sekretaris dan admin dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD se-kota Bogor. Pelantikan Auditor Madya12 Mei 2023 155146 / jabar / dibaca 383 kali / Kat Kegiatan Sosial, Seremonial Pada Hari Selasa, 14 Februari 2023, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor Madya di Aula Edelweiss Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran TA 2023 pada Pemprov Jawa Barat12 Mei 2023 155205 / jabar / dibaca 822 kali / Kat EvaluasiPada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di ruang Lokantara Gedung Sate Nomor 22 Bandung, diadakan Pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Samono dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Arsip Berita SERAMBI INFOGRAFIS

bpjph provinsi jawa barat